Rencana pembangunan kawasan bertajuk “New Gaza” yang menampilkan gedung-gedung mewah, kawasan wisata pesisir, dan infrastruktur modern memicu pertanyaan besar di kalangan publik internasional. Di tengah kehancuran masif dan krisis kemanusiaan yang dialami warga Gaza, muncul kegelisahan tentang siapa sebenarnya yang akan menikmati kota baru tersebut.

Presentasi visual New Gaza memperlihatkan wajah kota futuristik yang kontras dengan realitas lapangan saat ini. Ribuan rumah hancur, jutaan warga mengungsi, dan akses terhadap kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Ketimpangan antara gambaran masa depan dan penderitaan masa kini membuat wacana ini menuai kritik tajam.

Sejumlah analis menilai New Gaza lebih menyerupai proyek rekonstruksi berbasis investasi daripada program pemulihan rakyat. Desain gedung pencakar langit, marina, dan pusat bisnis biasanya ditujukan bagi kalangan berpenghasilan tinggi, investor, serta institusi internasional, bukan pengungsi perang yang kehilangan rumah dan penghidupan.

Pengalaman di berbagai wilayah pascakonflik menunjukkan pola serupa. Ketika wilayah hancur dibangun kembali dengan modal besar, harga tanah melonjak dan kepemilikan bergeser. Warga asli sering kali tidak mampu kembali ke lingkungan lamanya karena biaya hidup yang meningkat drastis.

Dalam konteks Gaza, kekhawatiran ini menjadi lebih serius. Mayoritas penduduk adalah pengungsi atau keturunan pengungsi sejak 1948. Tanpa kebijakan perlindungan yang tegas, mereka berisiko kembali tersingkir, kali ini bukan oleh perang, melainkan oleh mekanisme pasar dan pembangunan.

Banyak pihak memperkirakan bahwa penghuni awal gedung-gedung mewah New Gaza justru adalah pekerja internasional, staf administrasi transisi, kontraktor rekonstruksi, serta investor regional. Sementara warga Gaza sendiri berpotensi hanya menjadi tenaga kerja kasar di kota yang dibangun di atas tanah mereka.

Isu ini semakin sensitif karena Palestina tidak menjadi aktor pengambil keputusan utama dalam perencanaan rekonstruksi. Dengan keterlibatan besar kekuatan asing dan lembaga internasional, suara warga lokal dikhawatirkan terpinggirkan dalam menentukan masa depan wilayahnya.

Di sisi lain, pendukung proyek New Gaza berargumen bahwa pembangunan besar-besaran diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi. Mereka menilai kota modern dapat membuka lapangan kerja dan menarik investasi jangka panjang yang pada akhirnya menguntungkan warga Gaza.

Namun kritik menyebut pendekatan ini berisiko menciptakan “rekonstruksi tanpa keadilan”. Kota mungkin berdiri megah, tetapi trauma, kehilangan, dan hak historis warga tidak pernah dipulihkan. Beton dan kaca dianggap tidak bisa menggantikan keadilan yang hilang.

Bersamaan dengan itu, wacana pemindahan warga Gaza kembali mencuat. Beberapa negara disebut-sebut bersedia menerima pengungsi Gaza sebagai solusi kemanusiaan sementara. Namun bagi banyak warga Palestina, gagasan ini dianggap kelanjutan dari pengusiran yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Secara resmi, sebagian negara dan lembaga menegaskan bahwa pemindahan bersifat sukarela dan sementara. Mereka menekankan bahwa tidak ada rencana permanen mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya. Namun sejarah panjang konflik membuat klaim ini disambut dengan kecurigaan mendalam.

Kekhawatiran utama adalah bahwa pemindahan “sementara” akan berubah menjadi permanen. Banyak pengungsi Palestina sebelumnya juga dijanjikan kepulangan, tetapi hingga kini hak kembali itu tak pernah terwujud.

Jika New Gaza dibangun sementara warga aslinya berada di luar wilayah, muncul ketakutan bahwa realitas baru akan dikunci. Kota modern berdiri, kepemilikan berubah, dan kembalinya warga lama menjadi semakin sulit secara hukum maupun ekonomi.

Inilah yang memicu tudingan bahwa rekonstruksi dan relokasi berjalan seiring. Satu sisi wilayah dibangun ulang untuk masa depan baru, sementara sisi lain penduduk lama perlahan dipinggirkan atas nama stabilitas dan pembangunan.

Bagi para pengkritik, skenario terburuknya adalah legitimasi pendudukan gaya baru. Gaza tidak lagi diblokade secara militer, tetapi dikontrol melalui ekonomi, administrasi, dan demografi.

Namun masih ada ruang bagi skenario berbeda. Jika rekonstruksi disertai jaminan hukum yang kuat, hak kembali yang jelas, dan kepemilikan properti bagi warga Gaza, New Gaza bisa menjadi bagian dari pemulihan nyata, bukan penghapusan sejarah.

Kuncinya terletak pada siapa yang memegang kendali dan untuk siapa kota itu dibangun. Tanpa keterlibatan langsung rakyat Gaza dalam pengambilan keputusan, janji inklusivitas akan sulit dipercaya.

Wacana pemindahan warga pun tidak bisa dipisahkan dari isu kedaulatan. Selama status politik Palestina belum diselesaikan secara adil, setiap solusi teknis akan selalu dicurigai sebagai jalan pintas yang merugikan korban.

Hingga kini, belum ada kepastian bahwa gagasan pemindahan warga Gaza akan dihentikan sepenuhnya. Pernyataan resmi sering berubah, bergantung pada dinamika politik dan keamanan regional.

Di tengah ketidakpastian itu, New Gaza berdiri sebagai simbol perdebatan besar. Apakah ia akan menjadi kota harapan bagi rakyat yang menderita, atau monumen modern di atas pengusiran yang tak pernah selesai.

Jawaban atas siapa yang akan tinggal di gedung-gedung mewah New Gaza pada akhirnya bukan soal arsitektur, melainkan soal keadilan, hak kembali, dan apakah dunia benar-benar bersedia menempatkan warga Gaza sebagai tuan rumah di tanah mereka sendiri.