Blue Origin kembali mencuri perhatian publik dengan pengumuman varian terbaru roketnya, yang dinamai New Glenn 9x4. Nama ini merujuk pada konfigurasi mesin roket, yakni sembilan mesin BE-4 pada tahap pertama dan empat mesin pada tahap kedua.

Perusahaan milik Jeff Bezos ini menegaskan bahwa New Glenn 9x4 merupakan upaya mereka untuk meningkatkan kemampuan angkasa sekaligus memperkuat posisi di industri peluncuran roket komersial global.

Salah satu perubahan utama pada roket ini adalah peningkatan daya dorong total. Total thrust kini mencapai 19,9 meganewton, naik dari 17,2 meganewton yang dimiliki versi sebelumnya dengan tujuh mesin BE-4.

Blue Origin menekankan bahwa peningkatan daya dorong ini memungkinkan New Glenn 9x4 membawa beban lebih besar sekaligus memberikan fleksibilitas misi antariksa yang lebih luas.

Selain peningkatan kekuatan, perusahaan juga fokus pada teknologi keberlanjutan. New Glenn 9x4 dirancang untuk menggunakan fairing yang dapat dipakai ulang, mengikuti tren yang diperkenalkan SpaceX pada Falcon 9.

Teknologi reusability ini dinilai penting untuk menekan biaya peluncuran dan membuat misi antariksa lebih efisien, seiring dengan meningkatnya jumlah peluncuran komersial setiap tahunnya.

Desain roket juga mengalami perubahan signifikan dalam ukuran. New Glenn 9x4 diperkirakan akan memiliki tinggi hingga 119,6 meter.

Dengan tinggi tersebut, New Glenn 9x4 mendekati ukuran Starship milik SpaceX, sehingga persaingan antar perusahaan peluncuran roket Amerika semakin ketat.

Blue Origin menegaskan bahwa kapasitas muatan roket baru ini mencapai 70 metrik ton ke orbit rendah Bumi (LEO), memungkinkan pengiriman satelit besar dan misi eksplorasi antariksa lebih ambisius.

Peningkatan kapasitas muatan ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi pelanggan komersial maupun pemerintah yang ingin mengirimkan instrumen ilmiah atau satelit ke orbit.

Keberhasilan terbaru Blue Origin juga semakin memperkuat reputasi mereka. Perusahaan ini berhasil meluncurkan dua wahana antariksa ke Mars dalam misi uji terbaru.

Selain itu, pendorong (booster) New Glenn berhasil mendarat dengan sukses untuk pertama kalinya, menandai kemajuan besar dalam penerapan teknologi reusability.

Para analis industri menilai bahwa keberhasilan ini menunjukkan kesiapan Blue Origin untuk bersaing dengan SpaceX dan perusahaan peluncuran lainnya di level global.

Blue Origin juga terus mengembangkan infrastruktur peluncuran mereka, termasuk fasilitas pendaratan dan stasiun servis untuk booster yang kembali dari luar angkasa.

Langkah ini dianggap penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional misi-misi mendatang.

Jeff Bezos menyatakan bahwa New Glenn 9x4 akan menjadi tulang punggung peluncuran Blue Origin dalam beberapa tahun ke depan, terutama untuk misi berat dan eksplorasi antariksa yang kompleks.

Selain misi komersial, roket ini juga ditargetkan untuk mendukung proyek ilmiah dan eksplorasi planet, termasuk kemungkinan misi ke Bulan dan Mars.

Beberapa pihak memprediksi bahwa persaingan antara Blue Origin dan SpaceX akan semakin ketat, terutama dalam hal teknologi reusability dan kapasitas muatan roket.

Meski demikian, Blue Origin tetap menekankan pendekatan bertahap dan hati-hati, memastikan setiap peluncuran aman dan teknologi diuji secara menyeluruh sebelum digunakan secara rutin.

Dengan semua inovasi dan keberhasilan ini, New Glenn 9x4 diyakini akan memperkuat posisi Blue Origin di kancah antariksa global dan menjadi simbol ambisi Amerika dalam eksplorasi ruang angkasa abad 21.

Industri roket komersial kini menunggu dengan antusias peluncuran resmi varian baru ini, yang diperkirakan akan membuka era baru misi berat ke orbit dan luar angkasa.

Rencana pembangunan kawasan bertajuk “New Gaza” yang menampilkan gedung-gedung mewah, kawasan wisata pesisir, dan infrastruktur modern memicu pertanyaan besar di kalangan publik internasional. Di tengah kehancuran masif dan krisis kemanusiaan yang dialami warga Gaza, muncul kegelisahan tentang siapa sebenarnya yang akan menikmati kota baru tersebut.

Presentasi visual New Gaza memperlihatkan wajah kota futuristik yang kontras dengan realitas lapangan saat ini. Ribuan rumah hancur, jutaan warga mengungsi, dan akses terhadap kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Ketimpangan antara gambaran masa depan dan penderitaan masa kini membuat wacana ini menuai kritik tajam.

Sejumlah analis menilai New Gaza lebih menyerupai proyek rekonstruksi berbasis investasi daripada program pemulihan rakyat. Desain gedung pencakar langit, marina, dan pusat bisnis biasanya ditujukan bagi kalangan berpenghasilan tinggi, investor, serta institusi internasional, bukan pengungsi perang yang kehilangan rumah dan penghidupan.

Pengalaman di berbagai wilayah pascakonflik menunjukkan pola serupa. Ketika wilayah hancur dibangun kembali dengan modal besar, harga tanah melonjak dan kepemilikan bergeser. Warga asli sering kali tidak mampu kembali ke lingkungan lamanya karena biaya hidup yang meningkat drastis.

Dalam konteks Gaza, kekhawatiran ini menjadi lebih serius. Mayoritas penduduk adalah pengungsi atau keturunan pengungsi sejak 1948. Tanpa kebijakan perlindungan yang tegas, mereka berisiko kembali tersingkir, kali ini bukan oleh perang, melainkan oleh mekanisme pasar dan pembangunan.

Banyak pihak memperkirakan bahwa penghuni awal gedung-gedung mewah New Gaza justru adalah pekerja internasional, staf administrasi transisi, kontraktor rekonstruksi, serta investor regional. Sementara warga Gaza sendiri berpotensi hanya menjadi tenaga kerja kasar di kota yang dibangun di atas tanah mereka.

Isu ini semakin sensitif karena Palestina tidak menjadi aktor pengambil keputusan utama dalam perencanaan rekonstruksi. Dengan keterlibatan besar kekuatan asing dan lembaga internasional, suara warga lokal dikhawatirkan terpinggirkan dalam menentukan masa depan wilayahnya.

Di sisi lain, pendukung proyek New Gaza berargumen bahwa pembangunan besar-besaran diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi. Mereka menilai kota modern dapat membuka lapangan kerja dan menarik investasi jangka panjang yang pada akhirnya menguntungkan warga Gaza.

Namun kritik menyebut pendekatan ini berisiko menciptakan “rekonstruksi tanpa keadilan”. Kota mungkin berdiri megah, tetapi trauma, kehilangan, dan hak historis warga tidak pernah dipulihkan. Beton dan kaca dianggap tidak bisa menggantikan keadilan yang hilang.

Bersamaan dengan itu, wacana pemindahan warga Gaza kembali mencuat. Beberapa negara disebut-sebut bersedia menerima pengungsi Gaza sebagai solusi kemanusiaan sementara. Namun bagi banyak warga Palestina, gagasan ini dianggap kelanjutan dari pengusiran yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Secara resmi, sebagian negara dan lembaga menegaskan bahwa pemindahan bersifat sukarela dan sementara. Mereka menekankan bahwa tidak ada rencana permanen mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya. Namun sejarah panjang konflik membuat klaim ini disambut dengan kecurigaan mendalam.

Kekhawatiran utama adalah bahwa pemindahan “sementara” akan berubah menjadi permanen. Banyak pengungsi Palestina sebelumnya juga dijanjikan kepulangan, tetapi hingga kini hak kembali itu tak pernah terwujud.

Jika New Gaza dibangun sementara warga aslinya berada di luar wilayah, muncul ketakutan bahwa realitas baru akan dikunci. Kota modern berdiri, kepemilikan berubah, dan kembalinya warga lama menjadi semakin sulit secara hukum maupun ekonomi.

Inilah yang memicu tudingan bahwa rekonstruksi dan relokasi berjalan seiring. Satu sisi wilayah dibangun ulang untuk masa depan baru, sementara sisi lain penduduk lama perlahan dipinggirkan atas nama stabilitas dan pembangunan.

Bagi para pengkritik, skenario terburuknya adalah legitimasi pendudukan gaya baru. Gaza tidak lagi diblokade secara militer, tetapi dikontrol melalui ekonomi, administrasi, dan demografi.

Namun masih ada ruang bagi skenario berbeda. Jika rekonstruksi disertai jaminan hukum yang kuat, hak kembali yang jelas, dan kepemilikan properti bagi warga Gaza, New Gaza bisa menjadi bagian dari pemulihan nyata, bukan penghapusan sejarah.

Kuncinya terletak pada siapa yang memegang kendali dan untuk siapa kota itu dibangun. Tanpa keterlibatan langsung rakyat Gaza dalam pengambilan keputusan, janji inklusivitas akan sulit dipercaya.

Wacana pemindahan warga pun tidak bisa dipisahkan dari isu kedaulatan. Selama status politik Palestina belum diselesaikan secara adil, setiap solusi teknis akan selalu dicurigai sebagai jalan pintas yang merugikan korban.

Hingga kini, belum ada kepastian bahwa gagasan pemindahan warga Gaza akan dihentikan sepenuhnya. Pernyataan resmi sering berubah, bergantung pada dinamika politik dan keamanan regional.

Di tengah ketidakpastian itu, New Gaza berdiri sebagai simbol perdebatan besar. Apakah ia akan menjadi kota harapan bagi rakyat yang menderita, atau monumen modern di atas pengusiran yang tak pernah selesai.

Jawaban atas siapa yang akan tinggal di gedung-gedung mewah New Gaza pada akhirnya bukan soal arsitektur, melainkan soal keadilan, hak kembali, dan apakah dunia benar-benar bersedia menempatkan warga Gaza sebagai tuan rumah di tanah mereka sendiri.

Laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menyoroti dinamika geopolitik di Somalia utara, khususnya terkait pembentukan pangkalan militer Uni Emirat Arab di Berbera, wilayah yang diklaim oleh otoritas Somaliland. Dokumen yang diyakini berasal dari Kelompok Pemantau PBB itu mengungkap detail kronologi, perbedaan pernyataan resmi, serta implikasi strategis dari kehadiran militer asing di kawasan tersebut.

Menurut laporan tersebut, rencana pembangunan pangkalan militer UEA di Berbera mulai terendus pada akhir 2016. Saat itu, sejumlah sumber melaporkan adanya aktivitas awal yang mengindikasikan niat Abu Dhabi menjadikan Berbera sebagai titik strategis militer di pesisir Teluk Aden.

Pada 18 Januari 2017, Kelompok Pemantau PBB secara resmi meminta klarifikasi dari pemerintah Uni Emirat Arab dan otoritas Somaliland. Permintaan ini terkait kepatuhan terhadap rezim embargo senjata internasional yang diberlakukan atas Somalia, termasuk wilayah yang tidak diakui secara internasional.

Tekanan internasional tersebut berlanjut hingga 12 Februari 2017, ketika parlemen Somaliland menyetujui secara formal keputusan untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer UEA. Keputusan ini diambil tanpa persetujuan pemerintah federal Somalia, sehingga segera memicu kontroversi diplomatik.

Laporan PBB menyoroti adanya perbedaan mencolok dalam penjelasan tujuan penggunaan pangkalan tersebut. Seorang pejabat senior kabinet Somaliland menyatakan bahwa fasilitas itu hanya akan digunakan oleh Angkatan Udara UEA selama 25 tahun untuk patroli maritim dan memerangi pembajakan di perairan regional.

Dalam versi tersebut, ditegaskan bahwa pangkalan di Berbera tidak akan digunakan untuk melancarkan serangan udara maupun operasi ofensif. Narasi ini dikemukakan untuk meredam kekhawatiran bahwa wilayah Somalia utara akan terseret lebih jauh dalam konflik regional.

Namun laporan yang sama mencatat pernyataan berbeda dari pejabat tinggi lainnya. Secara terbuka, mereka menyebut pangkalan tersebut akan difungsikan untuk pelatihan militer, pengawasan, serta operasi militer yang berkaitan langsung dengan perang di Yaman.

Perbedaan pernyataan ini dinilai Kelompok Pemantau PBB sebagai indikasi kurangnya transparansi. Ketidakselarasan narasi resmi menimbulkan dugaan bahwa peran pangkalan Berbera lebih luas daripada sekadar patroli maritim.

Dari sisi fasilitas, pemerintah Somaliland memberikan izin kepada UEA untuk merenovasi dan menggunakan infrastruktur bandara yang sudah ada di Berbera. Bandara ini kemudian menjadi pusat dari ekspansi fisik pangkalan militer tersebut.

Analisis citra satelit antara Desember 2016 hingga September 2017 memperkuat temuan lapangan. Gambar menunjukkan pembangunan fasilitas permanen baru yang signifikan, termasuk perluasan landasan dan bangunan penunjang militer.

Yang paling menonjol adalah pembangunan dermaga baru di garis pantai sekitar dua kilometer di utara landasan pacu bandara Berbera. Dermaga ini dinilai mampu menopang operasi logistik laut dalam skala besar.

Keberadaan dermaga tersebut memperkuat dugaan bahwa pangkalan ini tidak hanya dirancang untuk operasi udara, tetapi juga mendukung mobilisasi laut yang intensif. Hal ini relevan dengan operasi UEA di Laut Merah dan Teluk Aden.

Dalam catatan kaki laporan tersebut, diungkapkan pula adanya imbalan politik dan ekonomi yang diterima Somaliland. Sebagai kompensasi, UEA berkomitmen membangun bandara sipil baru di dekat lokasi pangkalan militer.

Selain itu, UEA juga sepakat merehabilitasi jalan strategis yang menghubungkan Berbera dengan perbatasan Ethiopia di Wajaale. Proyek ini dipandang krusial bagi jalur perdagangan darat menuju Ethiopia yang tidak memiliki akses laut.

Bagi otoritas Somaliland, kesepakatan ini dipresentasikan sebagai kemenangan ekonomi dan pengakuan de facto. Namun di mata PBB, imbalan tersebut tidak mengubah status hukum wilayah tersebut yang tetap dianggap bagian dari Somalia.

Laporan itu juga menyinggung dampak politik internal yang ditimbulkan. Kehadiran pangkalan asing dinilai memperdalam perdebatan soal legitimasi pemerintahan Somaliland di mata klan-klan non-Isaaq di wilayah timur dan barat.

Secara regional, pangkalan Berbera dipandang sebagai bagian dari strategi UEA memperluas pengaruh militernya di Laut Merah dan Tanduk Afrika. Berbera melengkapi jaringan pangkalan Abu Dhabi dari Eritrea hingga Yaman.

Bagi pemerintah federal Somalia, pembangunan pangkalan ini dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan nasional. Mogadishu berulang kali menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan atas kehadiran militer asing tersebut.

Kelompok Pemantau PBB menekankan bahwa kasus Berbera menunjukkan abu-abu hukum yang muncul akibat fragmentasi politik Somalia. Ketidakhadiran otoritas negara yang kuat membuka ruang bagi aktor eksternal untuk bernegosiasi langsung dengan entitas lokal.

Laporan tersebut akhirnya menegaskan bahwa pangkalan UEA di Berbera bukan sekadar proyek keamanan, melainkan simpul geopolitik yang memadukan konflik regional, politik klan, dan kepentingan global. Dampaknya dinilai akan terus terasa dalam stabilitas Somalia dan kawasan sekitarnya.

Darkush, sebuah kota kecil di barat laut Suriah, berada di tepi Sungai Orontes yang tenang. Meski perang Suriah sudah memasuki tahun ke-14, Darkush dikenal sebagai salah satu kota yang relatif lebih jarang tersentuh pertempuran besar dibandingkan kota-kota lain di Idlib.

Sejak awal konflik pada 2011, Darkush memang jatuh ke tangan oposisi cukup cepat. Namun berbeda dengan kota-kota strategis seperti Ma’arrat al-Nu’man atau Khan Shaykhun yang berada di jalur utama Damaskus–Aleppo, Darkush tidak menjadi ajang pertempuran sengit. Posisi geografisnya membuat kota ini lebih aman.

Kedekatan Darkush dengan perbatasan Turki turut memberi pengaruh. Kota ini menjadi wilayah yang lebih terlindungi, karena berada di belakang garis depan. Banyak pengungsi memilih Darkush sebagai tempat transit atau bahkan menetap di sekitarnya.

Serangan udara tetap pernah terjadi, terutama di masa awal perang. Namun skala serangan itu tidak sebesar yang menimpa pusat-pusat kota di Idlib lainnya. Aktivitas sehari-hari masyarakat Darkush bisa tetap berjalan, meski dengan keterbatasan.

Pasar tradisional masih buka, sekolah sebagian beroperasi, dan warga tetap mengolah lahan pertanian mereka. Kondisi ini membuat Darkush berbeda dari gambaran kehancuran kota-kota lain di Suriah. Ia dianggap lebih “tenang” meski tetap berada di wilayah oposisi.

Di luar konteks perang, Darkush sebenarnya memiliki sejarah panjang sebagai kota wisata kecil. Sebelum 2011, warga dari Aleppo dan Idlib kerap mengunjungi Darkush untuk berlibur, menikmati alam, dan merasakan sejuknya Sungai Orontes.

Aliran sungai yang membelah kota menjadikan Darkush destinasi populer pada musim panas. Banyak keluarga datang untuk beristirahat, memancing, atau sekadar duduk di tepi air yang jernih.

Selain sungai, kota ini juga memiliki sumber mata air dan pemandian alami. Tempat-tempat itu dahulu menjadi daya tarik wisata lokal, sekaligus menjadi pusat aktivitas sosial warga.

Darkush juga menyimpan peninggalan sejarah kuno. Ada sisa-sisa jembatan Romawi yang masih berdiri, serta catatan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat pembuatan perahu di masa lalu. Sejarahnya berlapis, mulai dari era Romawi, Bizantium, hingga era tentara Salib dan Mamluk.

Tidak hanya itu, hasil pertanian khas Darkush juga menambah daya tarik kota ini. Festival delima yang pernah digelar sebelum perang menjadi salah satu contoh bagaimana Darkush mempromosikan identitas lokalnya.

Namun, perang menghentikan seluruh aktivitas pariwisata. Infrastruktur rusak, keamanan tidak terjamin, dan akses ke wilayah itu tertutup bagi wisatawan asing. Darkush kehilangan statusnya sebagai destinasi wisata yang dikenal luas.

Meski demikian, bagi warga setempat, Darkush tetap menyimpan fungsi rekreatif. Di tengah keterbatasan, mereka masih menikmati keindahan sungai, alam pegunungan, dan udara sejuk. Tempat ini menjadi pelarian sederhana dari kerasnya realitas perang.

Pengungsi yang tinggal di sekitar Darkush juga menganggap kota ini sebagai ruang aman. Tidak sedikit keluarga yang lebih memilih bertahan di daerah itu dibandingkan kembali ke kamp pengungsian yang penuh sesak.

Kontras dengan situasi di kota lain, Darkush kerap disebut sebagai “surga kecil” di Idlib. Istilah itu tidak berarti tanpa masalah, melainkan menandakan bahwa Darkush relatif lebih layak huni dibandingkan wilayah konflik lain.

Dalam konteks perang yang tak kunjung usai, posisi Darkush memang unik. Ia bukan pusat politik, bukan pula jalur logistik utama, sehingga tidak menjadi target prioritas dalam pertempuran besar.

Tetapi keindahan alam dan sejarahnya masih menjadi kebanggaan warga. Meski wisatawan internasional tidak mungkin datang, Darkush tetap diperlakukan sebagai kota yang punya nilai lebih.

Bagi sebagian warga Idlib, Darkush bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol bahwa kehidupan normal masih bisa dijalani di tengah perang. Pasar, sekolah, dan sungai memberi kesan bahwa kota ini belum sepenuhnya hilang dari peta kehidupan.

Kini, di bawah pemerintahan baru Presiden Ahmed Al Sharaa, Darkush tetap berdiri dengan identitas ganda. Di satu sisi ia adalah kota pengungsian yang relatif aman, di sisi lain ia menyimpan kenangan sebagai kota wisata yang pernah ramai dikunjungi.

Kisah Darkush menjadi pengingat bahwa di tengah hancurnya Suriah, masih ada ruang-ruang kecil yang bertahan dengan keindahan dan sejarahnya. Kota ini seolah berkata bahwa Suriah bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang kehidupan yang terus berusaha bertahan.

Pernyataan Donald Trump soal Israel kembali memantik sorotan dunia internasional. Mantan Presiden Amerika Serikat itu menyebut bahwa “tidak baik” bagi Israel hanya memiliki wilayah kecil, saat ditanya mengenai dukungan terhadap aneksasi Tepi Barat, Palestina. Ungkapan ini dinilai semakin menguatkan kesan bahwa Washington memberi keleluasaan kepada Israel dalam melanggar konvensi internasional.

Banyak pengamat menilai ucapan Trump bukan sekadar komentar biasa. Sejak lama, Amerika Serikat menjadi pendukung utama Israel baik dari sisi politik, ekonomi, maupun militer. Dukungan itu semakin meningkat setelah kampanye genosida Israel di Gaza beberapa tahun belakangan. Miliaran dolar bantuan militer terus mengalir, seolah menjustifikasi agresi pembantaian terhadap wanita dan anak-anak di Gaza.

Kebijakan ini membuat Israel leluasa melakukan berbagai operasi militer. Tidak hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat dan bahkan ke luar wilayah Palestina. Laporan internasional menyebut serangan Israel kerap menargetkan Suriah, Lebanon, Yaman, dan Qatar, seakan diberi kode izin tak langsung oleh Washington.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini yang disebut “dirty work” yang seharusnya menjadi peran NATO? Beberapa waktu lalu, Kanselir Jerman mengakui bahwa NATO kerap melakukan pekerjaan kotor untuk kepentingan geopolitik tertentu. Dan dia, meskipun diralat, melihat Israel berfungsi sebagai kepanjangan tangan operasi semacam itu di Timur Tengah.

Konsep “dirty work” di sini mengacu pada operasi yang melanggar hukum internasional, namun dijalankan dengan restu diam-diam dan belakangan sering terang-terangan oleh negara besar, khususnya pemegang veto PBB. Israel tampaknya memanfaatkan posisi istimewanya sebagai sekutu dekat Amerika Serikat untuk menjalankan agenda militer yang tidak mungkin dilakukan langsung oleh NATO.

Palestina menjadi pihak yang paling menderita akibat kebijakan ini. Hampir 86 persen wilayah Gaza telah dijadikan zona militer, membuat rakyat sipil dipaksa pindah ke kantong-kantong kecil yang semakin sempit. Situasi ini menciptakan kondisi mirip penjara terbuka bahkan sebuah kamp konsentrasi.

Serangan di area tersisa pun hanya menambah derita. Rakyat Palestina kini menghadapi kombinasi mematikan: bombardemen harian, kelaparan akibat blokade, serta keterbatasan bantuan kemanusiaan yang hanya menetes masuk. Laporan terbaru menyebut puluhan warga tewas setiap hari di Gaza.

Dalam konteks ini, dunia Arab, khususnya yang menjadi korban serangan, tampak gamang menghadapi manuver Israel. Mayoritas negara Arab masih sebatas mengecam dengan pernyataan keras, tetapi belum mampu mengambil langkah nyata yang bisa menghentikan eskalasi. Kekhawatiran akan risiko politik dan militer membuat banyak negara memilih menahan diri.

Namun, pertanyaannya: sampai kapan dunia Arab dan negara yang mengecam genosida hanya mengandalkan instrumen verbal? Jika tidak ada tindakan tegas, Israel akan terus memperluas pengaruhnya, sementara rakyat Palestina semakin terpinggirkan. Kecaman tanpa aksi nyata berpotensi membuat dunia Arab menjadi bulan-bulanan geopolitik.

Beberapa analis menyebut opsi diplomasi kolektif sebenarnya bisa menjadi jalan tengah. Liga Arab, jika bersatu, memiliki kapasitas untuk memberikan tekanan internasional, baik melalui PBB maupun jalur ekonomi. Sayangnya, fragmentasi politik internal membuat hal itu sulit terwujud.

Di sisi lain, Israel terus menguatkan posisinya melalui jaringan diplomatik. Normalisasi hubungan dengan sebagian negara Arab beberapa tahun lalu memberi ruang gerak lebih lebar. Hal ini semakin melemahkan solidaritas regional untuk membela Palestina.

Donald Trump sendiri bukan pertama kali mengeluarkan pernyataan kontroversial soal Israel. Ketika masih menjabat, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah langkah yang melanggar konsensus internasional dan memicu gelombang protes global. Selain itu, secara sepihak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel, padahal DK PBB masih secara sah menyatakan itu milik Suriah yang dicaplok secara ilegal. Kini, komentarnya soal “tanah kecil” memperkuat citra keberpihakan total pada Israel.

Bagi rakyat Palestina, komentar semacam itu hanya mempertebal keputusasaan. Mereka menyaksikan tanahnya terus direbut, rakyatnya digenosida dan masa depan mereka selalu kelam saban hari sementara komunitas internasional hanya mengeluarkan pernyataan tanpa hasil konkret.

Di Gaza, kondisi kemanusiaan sudah mencapai titik nadir. Anak-anak menjadi korban paling rentan, dengan tingkat malnutrisi yang meningkat tajam akibat blokade. Infrastruktur kesehatan pun hancur, membuat ribuan orang tak bisa mendapat perawatan medis.

Sementara itu, di Tepi Barat, ekspansi permukiman Israel semakin gencar. Aneksasi lahan terus berjalan dengan perlindungan militer, membuat warga Palestina kehilangan tanah leluhur mereka sedikit demi sedikit.

Jika Israel memang menjalankan “dirty work” atas restu Washington, maka artinya kawasan Timur Tengah menjadi panggung pertarungan geopolitik yang dibiayai penderitaan rakyat. NATO mungkin tidak turun langsung, tetapi dampaknya sama: kehancuran dan pengungsian massal.

Negara-negara Arab kini berada di persimpangan. Apakah mereka akan terus hanya menyuarakan kecaman, atau berani mengambil langkah strategis yang lebih tegas? Keputusan ini akan menentukan masa depan Palestina dan kredibilitas dunia Arab sendiri.

Bagi masyarakat internasional, krisis ini menjadi ujian moral. Apakah dunia akan membiarkan norma hukum internasional terus dilanggar demi kepentingan politik? Atau akan muncul gerakan global yang benar-benar menekan Israel dan sekutunya untuk menghentikan operasi militer brutal?

Selama belum ada tindakan nyata, penderitaan Palestina akan berlanjut. Gaza dan Tepi Barat akan tetap menjadi simbol dari ketidakadilan global, sementara Israel terus melangkah dengan dukungan kuat Amerika Serikat.

Pemerintah baru Suriah mulai menunjukkan langkah konkret untuk membuka diri ke dunia internasional. Salah satu upaya penting dilakukan dengan menerima kunjungan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, yang datang langsung ke Damaskus. Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa Suriah ingin meninggalkan sejarah masa lalu dan membangun masa depan berbasis teknologi damai.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Ahmed al-Sharaa, Rafael Grossi menyampaikan optimismenya terhadap komitmen pemerintah baru Suriah. Ia mengatakan bahwa Suriah kini bertekad mengembangkan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, seiring dengan membaiknya hubungan Damaskus dengan berbagai negara dan lembaga internasional.

Suriah menyatakan siap memberikan akses penuh bagi tim IAEA ke sejumlah lokasi yang dahulu pernah dikaitkan dengan program nuklir tersembunyi di era rezim sebelumnya. Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak yang menilai bahwa transparansi menjadi kunci utama membangun kepercayaan baru bagi Suriah di pentas global.

Grossi menyebut bahwa selama kunjungannya, pemerintah Suriah menunjukkan sikap terbuka dan positif untuk membangun kerja sama di berbagai bidang nuklir sipil. Ia optimistis proses klarifikasi terkait masa lalu program nuklir Suriah dapat diselesaikan dalam hitungan bulan ke depan.

Presiden Ahmed al-Sharaa sendiri, dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa fokus Suriah saat ini adalah pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan medis, penelitian, dan ketenagalistrikan. Langkah ini sejalan dengan tren di kawasan, di mana sejumlah negara Timur Tengah mulai melirik energi nuklir sebagai alternatif energi bersih.

Rencana pemanfaatan nuklir Suriah meliputi revitalisasi fasilitas nuklir sipil di Damaskus dan Homs, serta pembangunan pusat radioterapi dan kedokteran nuklir untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Selama 14 tahun perang saudara, sektor kesehatan Suriah mengalami kerusakan parah dan membutuhkan dukungan teknologi modern.

IAEA menyatakan kesiapannya mendukung Suriah dengan penyediaan peralatan medis berbasis nuklir, pelatihan tenaga ahli, serta transfer teknologi untuk pengobatan kanker dan penyakit berat lainnya. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sistem layanan kesehatan Suriah yang sangat terdampak konflik.

Tidak hanya itu, Suriah juga berminat mengembangkan reaktor nuklir berdaya rendah untuk keperluan riset, pendidikan, dan produksi radioisotop medis. Proyek ini akan melibatkan sejumlah universitas dan pusat penelitian di negara itu yang selama ini kesulitan mengakses teknologi canggih akibat sanksi internasional.

Komitmen Suriah membangun program nuklir damai mendapat dukungan dari berbagai negara di kawasan yang lebih dulu memulai program serupa. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Mesir saat ini tengah mengembangkan program nuklir sipil untuk ketahanan energi nasional.

Keputusan Amerika Serikat dan Uni Eropa mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah bulan lalu menjadi faktor pendorong penting. Hal ini membuka peluang baru bagi Suriah untuk kembali terlibat aktif dalam kerja sama ilmiah dan teknologi internasional, termasuk di bidang energi nuklir.

Meski demikian, situasi keamanan di Suriah masih menghadapi tantangan, utamanya serangan udara Israel yang terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Meski begitu, pemerintah Damaskus menyatakan tekadnya tidak akan mundur dari upaya membangun program nuklir damai demi kepentingan rakyat.

IAEA akan mengirimkan tim lanjutan dalam waktu dekat untuk memulai proses verifikasi di sejumlah lokasi, termasuk bekas reaktor di Deir ez-Zor. Grossi memastikan proses ini akan dilakukan secara transparan dan profesional, serta melibatkan tenaga ahli lokal.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Damaskus membuktikan kepada dunia untuk memajukan ilmu pengetahuan. Suriah ingin menunjukkan bahwa teknologi nuklir dapat menjadi sarana kemajuan di bidang kesehatan, energi, dan ilmu pengetahuan.

Banyak pengamat internasional memandang positif perubahan kebijakan ini. Mereka menilai langkah Suriah bisa menjadi momentum baru bagi kawasan Timur Tengah untuk lebih memprioritaskan teknologi damai untuk menyadarkan pihak hegemon yang tak ingin ada kemajuan teknologi di negara-negara Arab.

Di tengah situasi geopolitik kawasan yang terus memanas, keberanian Suriah membuka akses bagi IAEA dinilai sebagai kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Hal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen terhadap perdamaian yang selalu diganggu dan dirusak oleh Israel dan agenda politik global negara besar.

Pemerintah Suriah juga menyatakan siap menerima mahasiswa dan peneliti asing dalam program pertukaran akademik di bidang fisika nuklir dan teknik reaktor. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM lokal dan membangun jaringan kerja sama ilmiah lintas negara.

Presiden al-Sharaa dalam kesempatan terpisah menyampaikan harapannya agar teknologi nuklir dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Suriah. Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur dasar dan layanan kesehatan.

Dengan perkembangan ini, Suriah ingin mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat penuh dan bertanggung jawab terhadap masa depan rakyatnya. Melalui teknologi damai, Suriah berharap dapat kembali berkontribusi positif di panggung regional maupun global.

Grossi menyatakan bahwa IAEA menyambut baik keterbukaan Suriah dan siap memberikan pendampingan penuh dalam pengembangan teknologi nuklir sipil. Ia optimistis, dengan kerja sama yang erat, Suriah dapat menjadi contoh sukses bagi negara-negara pasca-konflik lainnya di dunia.

Kehadiran kembali Suriah di forum-forum internasional diprediksi akan memperkuat posisi Damaskus dalam percaturan politik regional. Selain itu, program nuklir damai yang dicanangkan dapat menjadi simbol kebangkitan Suriah dari puing-puing konflik menuju negara modern berbasis teknologi.

Forum ekonomi berskala besar kembali digelar di Benghazi, Libya, menandai kembalinya Italia secara terstruktur ke kawasan timur negara tersebut. Selama tiga hari, forum itu mempertemukan ratusan pelaku usaha dari Italia dengan mitra-mitra lokal dalam sebuah inisiatif yang bukan hanya bersifat bisnis, tetapi juga bermuatan diplomasi dan keamanan. Kehadiran Italia ini dipandang sebagai langkah strategis Eropa untuk membendung pengaruh saingan geopolitik seperti Rusia dan Tiongkok di kawasan.

Forum ekonomi tersebut digelar bertepatan dengan penerbangan langsung pertama dari Roma ke Benghazi yang dioperasikan ITA Airways, maskapai nasional Italia. Rute baru ini menjadi simbol komitmen kedua negara untuk membangun kembali konektivitas udara dan mempererat kehadiran ekonomi jangka panjang Italia di Cyrenaica. Kawasan timur Libya itu selama ini dikenal relatif stabil dibanding wilayah barat yang terus diguncang konflik politik.

Cyrenaica kini menjadi kawasan paling dinamis di Libya, meskipun berada di bawah kendali milisi-milisi yang berafiliasi dengan keluarga Haftar. Khalifa Haftar, pemimpin Tentara Nasional Libya (LNA), dikenal sebagai sekutu dekat Moskow. Di tengah situasi itu, forum ekonomi Benghazi menjadi ajang penting bagi Italia untuk memperluas integrasi ekonomi sekaligus mencegah kawasan tersebut sepenuhnya jatuh ke dalam pengaruh Rusia dan Tiongkok.

Salah satu mitra utama forum ini adalah Libya Development and Reconstruction Fund yang dipimpin Belgassem Haftar, putra Khalifa Haftar. Badan ini sedang mengupayakan alokasi dana khusus selama tiga tahun sebesar lebih dari €11 miliar untuk rekonstruksi wilayah timur Libya. Kebutuhan besar akan investasi asing dan tenaga ahli menjadikan forum ini sebagai peluang strategis bagi Italia dan Eropa.

Italia tidak sekadar membawa perusahaan, tetapi juga membangun pos bisnis permanen di Benghazi. Lebih dari 100 perusahaan Italia dari berbagai sektor seperti agrikultur, konstruksi, manufaktur kendaraan, mesin berat, hingga energi terbarukan ikut serta. Inisiatif ini diharapkan mampu membuka pasar baru sekaligus menjaga Cyrenaica tetap dalam orbit kerja sama Eropa.

Kehadiran Italia di Libya Timur bukan tanpa risiko. Jika Cyrenaica berkembang tanpa kerangka kerja sama Barat, dominasi Rusia berpotensi mengakar lebih dalam. Hal itu bukan hanya akan memperpanjang perpecahan politik di Libya, tetapi juga menggagalkan upaya stabilisasi nasional yang selama ini diusung PBB dan negara-negara Eropa.

Forum Benghazi juga menyampaikan pesan politik tegas. Italia bersama Prancis, Yunani, dan Malta mendesak Uni Eropa untuk menjadikan Libya sebagai isu prioritas strategis. Topik ini kembali dibahas dalam Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa pada 23 Juni lalu, setelah sebelumnya diangkat di Dewan Urusan Dalam Negeri Eropa pada 12 Juni dengan fokus isu terorisme dan migrasi.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan keprihatinannya atas konflik internal Libya, khususnya di wilayah Tripolitania. Ketidakstabilan di kawasan barat itu dinilai telah meningkatkan arus migrasi ilegal melalui rute Mediterania Tengah yang berpotensi mengancam keamanan dalam negeri Eropa.

Di hadapan parlemen, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga menegaskan bahwa Libya Timur dan Selatan kini telah menjadi pijakan utama Rusia di Afrika. Meloni memperingatkan bahwa Moskow bisa menggunakan Libya untuk memperkuat posisinya di Mediterania dan melemahkan pengaruh Eropa di kawasan strategis tersebut.

Italia berupaya agar Uni Eropa segera mengambil langkah tegas untuk menegakkan gencatan senjata di antara milisi-milisi Libya. Selain itu, stabilisasi Libya dinilai harus melibatkan Benghazi dan Cyrenaica, bukan hanya Tripoli. Forum ekonomi ini menjadi alat diplomasi praktis yang memadukan kepentingan ekonomi dengan pencegahan geopolitik.

Kawasan timur Libya memang sedang mengalami gelombang rekonstruksi besar-besaran yang dipicu oleh modal lokal dan kebutuhan besar akan keahlian asing. Tanpa keterlibatan Eropa, kekosongan itu hampir pasti akan diisi oleh Rusia dan Tiongkok yang selama ini aktif mendekati otoritas Cyrenaica.

Bagi Italia, memastikan proses perdamaian yang diusung PBB tetap berjalan menjadi hal krusial. Jika Uni Eropa gagal mengamankan pengaruhnya, kekuatan asing seperti Rusia akan dengan mudah memperkuat posisi di wilayah kaya sumber daya itu. Inilah yang tengah coba dicegah melalui forum Benghazi dan kerja sama ekonomi yang lebih intens.

Para pengamat menyebut langkah Italia ini sebagai bentuk diplomasi ekonomi berbalut strategi geopolitik. Benghazi menjadi pintu masuk penting untuk mengamankan kepentingan jangka panjang di Libya, sekaligus mencegah kawasan itu menjadi basis operasi kekuatan non-Barat di pesisir Mediterania.

Isu utama yang dipertaruhkan bukan hanya soal investasi, tetapi juga pengendalian arus migrasi ilegal yang selama ini menjadi ancaman serius bagi Eropa. Tanpa kestabilan di Libya, krisis migrasi dan ancaman terorisme di kawasan dipastikan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, forum seperti di Benghazi dianggap menjadi langkah konkret yang harus terus didorong.

Selain Italia, negara-negara seperti Prancis, Yunani, dan Malta juga mulai menunjukkan ketertarikan memperluas pengaruhnya di Cyrenaica. Hal ini menjadi tanda bahwa persaingan geopolitik di Libya Timur akan semakin ketat. Keberhasilan forum ini menjadi salah satu penentu arah masa depan Libya di tengah situasi dualisme kekuasaan yang belum terselesaikan.

Dengan belum adanya pemerintahan nasional tunggal yang diakui di Libya, dunia usaha menghadapi tantangan besar untuk memastikan keamanan investasi. Namun, peluang ekonomi di sektor konstruksi, agrikultur, dan energi yang begitu besar tetap menggoda berbagai negara, termasuk Italia, untuk mengambil risiko tersebut.

Ke depan, nasib Libya akan sangat ditentukan oleh siapa yang lebih cepat menancapkan pengaruh di kawasan timur. Jika Italia dan Eropa tak bergerak cepat, kemungkinan Cyrenaica sepenuhnya berada dalam orbit Rusia tinggal menunggu waktu. Forum Benghazi saat ini menjadi pertaruhan awal bagi masa depan politik dan ekonomi Libya pasca konflik.

Bulan Ramadan di Suriah, khususnya di Daraa, tahun ini kembali diwarnai kesedihan dan ketakutan. Bukan kebahagiaan yang dirasakan, melainkan kekhawatiran akan serangan udara yang bisa datang kapan saja. Suara dentuman bom dan desingan peluru telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, merusak ketenangan yang seharusnya hadir di bulan suci ini.

Rumah-rumah hancur lebur, jalanan dipenuhi puing-puing, dan yang paling menyakitkan, kehilangan orang-orang tercinta. Banyak yang kehilangan tempat tinggal, terpaksa mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang penuh sesak dan tidak layak. Saat sahur tiba, makanan yang tersedia sangat terbatas, seringkali hanya roti kering dan sedikit air. Bahan makanan dan obat-obatan sangat langka, dan warga harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak kelaparan, dan orang tua tidak berdaya untuk membantu mereka.

Di tengah penderitaan ini, warga berusaha untuk tetap berpuasa, menjalankan ibadah sebagai bentuk ketabahan dan keyakinan. Namun, sulit untuk berkonsentrasi pada salat dan doa ketika suara ledakan terus menggema di telinga. Dunia seolah hanya menonton, tidak ada yang berbuat banyak untuk menghentikan pembantaian ini.

Warga merasa ditinggalkan dan dikhianati. Muncul pertanyaan, mengapa dunia begitu kejam terhadap mereka?

Israel terus melancarkan serangan udara, dengan dalih menghancurkan infrastruktur penting dan menargetkan lokasi-lokasi militer yang dianggap sebagai ancaman. Padahal pemerintah baru Suriah di bawah Presiden Ahmad Al Sharaa justru dianggap tak pernah mengancam Israel.

Baca: Setelah Menyerang Suriah dan Lebanon, Israel Kembali Bom Gaza, Ratusan Tewas

Serangan-serangan ini menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil, menambah penderitaan yang telah lama dirasakan. Serangan Israel di Daraa ini bisa memicu balasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, meningkatkan eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Militer Suriah diharapkan dapat merespons pemboman ini dengan bijaksana, mengutamakan perlindungan warga sipil dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi wilayah Suriah dari serangan udara, sekaligus menjaga stabilitas di dalam negeri. Diplomasi juga penting untuk mencari dukungan internasional dan menekan Israel agar menghentikan agresinya.

Israel tidak seharusnya mendikte urusan dalam negeri Suriah. Suriah adalah negara berdaulat yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Campur tangan asing hanya akan memperkeruh situasi dan menghambat upaya perdamaian.

Serangan Israel di Daraa ini bukan kali pertama. Serangan-serangan serupa telah terjadi di masa lalu, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Israel terus berusaha untuk mengganggu stabilitas di Suriah dan memaksakan kehendaknya.

Warga Suriah, khususnya di Daraa, sangat menginginkan kedamaian. Mereka lelah dengan perang dan konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka ingin hidup dalam damai dan membangun kembali negara mereka.

Komunitas internasional diharapkan dapat berperan aktif dalam menghentikan agresi Israel dan mendukung upaya perdamaian di Suriah. Diperlukan tekanan diplomatik yang kuat terhadap Israel untuk menghentikan serangan-serangannya dan menghormati kedaulatan Suriah.

Bulan Ramadan seharusnya menjadi momen untuk refleksi dan perdamaian. Namun, di Suriah, bulan suci ini justru diwarnai ketakutan dan penderitaan. Warga Suriah berharap agar dunia segera bertindak untuk mengakhiri konflik ini dan membawa kedamaian ke tanah air mereka.

Konferensi donor di Brussels menjanjikan bantuan kemanusiaan yang signifikan untuk Suriah, namun bantuan ini saja tidak cukup untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai solusi politik yang berkelanjutan.

Informasi dari Turki menunjukkan adanya respons positif atas upaya untuk mencapai kesepakatan damai antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung Kurdi. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri konflik di wilayah timur laut Suriah dan menciptakan stabilitas yang lebih besar.

Upaya-upaya ini memberikan harapan bagi masa depan Suriah. Namun, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) berkolaborasi dengan Universitas Negeri Papua (Unipa) untuk menyediakan fasilitas pendukung aktivitas Fakultas Kedokteran yang terletak di Kabupaten Sorong.

"Kami akan bangun kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Unipa untuk memerhatikan fasilitas pendukung Fakultas Kedokteran ini," kata Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Ahad, 30 April 2023.

Baca: Warga Muslim Serbia Rayakan Hari Sandzak Kemenangan Melawan Fasisme

Rekayasa tersebut dilakukan oleh Nusantara Turbin Propulsi untuk beberapa komponen pesawat Hawk 200.

Baca: Pemerintahan STC Yaman Selatan Kini Ogah Lawan Houthi

Kemampuan rekayasa ulang ini bisa menjadi batu loncatan untuk memperlama umur pesawat dan pada tahap tertentu bisa memproduksi pesawat sendiri.

BERITA TARUTUNG --  Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina disebut membawa perspektif baru bagi negara-negara market oriented yang dapat membawa perubahan dalam skala global. 

Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte menyampaikan, dari situasi Rusia-Ukraina ada hal yang menarik. Pertama, adanya rekonsolidasi negara-negara market oriented atau biasa disebut barat yang kemarin agak berantakan ketika di masa Donald Trump.

"Sebelumnya mungkin sudah mulai melemah. Tapi sekarang tiba-tiba mereka punya common enemy dan kita lihat hubungan antara Amerika dengan negara-negara Eropa itu menguat, mungkin ini ada efeknya juga terhadap ekonomi," katanya dalam acara World of Wealth ke-18 bertajuk "A Winding Road to Normalcy" pada Kamis (11/3/2022). 

Kedua, negara-negara terutama market oriented  yang ada di Eropa sekarang mungkin menyadari bahwa mereka perlu diversifikasi misalnya sumber-sumber energi. Philips menjelaskan, sebagian besar negara-negara di Eropa menggantungkan  diri pada satu negara yaitu Rusia.

Sebelumnya, dia pernah mengatakan bahwa insiden itu adalah hoax tapi dibantah oleh netizen.

Berikut twit permohonan maafnya dari Twitter

https://twitter.com/SyedSaddiq/status/1198219580851666944?s=20

ilustrasi

BERITA TARUTUNG -- SCE 2019 SE- SUMBAGUT: MTsN PEANORNOR RAIH 5 MEDALI

Tenaga Pendidik di MTsN Tapanuli Utara berhasil memboyong 5 medali dalam acara bergengsi Science Competition Expo 2019 se Sumatera Bagian Utara (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat) yang diselenggarakan oleh Institute Olimpiade dan Tenaga Pendidik Indonesia (IOSTPI) bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) yang dilaksanakan pada tanggal 05-06 Oktober 2019 di USU Medan.
Pada Lomba Karya Tulis Ilmiyah Guru SMP/MTs 2019 perolehan medali yang diraih 1 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Masing-masing peraih medali dari MTsN Tapanuli Utara sebagai berikut: Fajar Lailatul Mi’rojiyah S.Pd, M.Pd Medali Emas , Retno Utami S.Pd, medali perak dan Ahmad Fauzi S.Si, Gr memperoleh medali perunggu.
Kemudian pada Lomba Science Competition Expo Guru SMP/MTs 2019 medali yang diraih 2 perunggu, yakni Ahmad Fauzi S.Si bidang studi matematika, dan Fazar Lailatul Mi’rojiyah S.Pd,M.Pd bidang studi IPA.
Kepala MTsN Tapanuli Utara Syaiful Rahmat Panggabean mengapresiasi prestasi guru-gurunya dan berharap menjadi motivasi kepada guru MTsN Tapanuli Utara yang lain, bahwa walaupun kita berada di daerah kecil tapi mempu membuat prestasi yang besar sebagai bakti kita kepada masyarakat dan Kementerian Agama. Beliau juga mengatakan prestasi dari guru-gurunya ini bukan yang pertama, tapi baru-baru ini juga pada Kompetesi Science Expo yang diselenggarakan SMA Unggul DEL Laguboti (28/09), Guru MTsN Tapanuli Utara juga berhasil meraih medali emas oleh Ahmad Fauzi pada bidang studi matematika dan Fajar Lailatul Mi’rojiyah meraih medali perunggu pada bidang studi IPA.
Ditempat terpisah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara menyampaikan rasa syukur dan rasa bangga atas keberhasilan guru-guru di MTsN Tapanuli Utara. Beliau juga mengatakan keberhasilan ini harus ditularkan kepada siswa-siswa di Tapanuli Utara, sehingga kedepan siswa-siswa di Madrasah di Tapanuli Utara bisa bersaing dengan sekolah yang lebih maju, sehingga madrasah hebat dan bermartabat bisa terwujud sempurna di Tapanuli Utara.

ilustrasi

BERITA TARUTUNG -- Tidak hadir di Istana Negara, Kaesang Pangarep pilih mengurus bisnis. Siang ini ia buka gerai Sang Pisang di Kota Delta, Sidoarjo, Jawa Timur.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep membuka gerai ke 73 Sang Pisang yang berlokasi di Jalan Ponti 14 Sidoarjo Sabtu siang (17/8/2019). Olahan yang pisang yang jadi andalan gerainya berupa pisang nugget dengan beragam pilihan rasa.

Pembukaan gerai ini melengkapi sejumlah gerai yang sudah dibuka di beberapa kota di Indonesia. Mengenai pilihan lokasi untuk gerainya di Sidoarjo, Kaesang Pangerap mengaku memilih membuka gerai Sang Pisang di Sidoarjo ini hanya kebetulan melewati kota Sidoarjo.

"Hanya kebetulan melewati kota Sidoarjo," kata Kaesang di hadapan para wartawan di Sidoarjo, Sabtu (17/8/2019).

Rayakan Kemerdekaan RI, Kaesang Pangerep Buka Sang Pisang di SidoarjoFoto: Instagram @SangPisang2017

Kerap dipanggil dengan sebutan 'Kang Pisang' oleh netizen di sosial media ini semakin bersemangat membuka gerainya di seluruh wilayah nusantara. Terhitung hingga awal pertengahan tahun 2019 telah berdiri 72 cabang Sang Pisang di 27 kota. Dan pada bulan ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, Kang Pisang membuka cabang ke 73 di Kota Delta.

Agar prodik kulinernya semakin di kenal oleh masyarakat luas, Sang Pisang di bawah PT Sang Khadir Indonesia pun selalu menyediakan sejumlah hadiah untuk konsumennya.

Rayakan Kemerdekaan RI, Kaesang Pangerep Buka Sang Pisang di SidoarjoFoto: Instagram @SangPisang2017

Pada kegiatan Grand Opening seluruh Cabang di Indonesia. Selain itu promo juga gencar dilakukan selama tiga bulan pertama setelah gerai dibuka. Seperti harga ekonomis mulai dari Rp 15 ribu hingga Rp 30 ribu.

Ke depannya outlet Sang Pisang by Kaesang akan membuka hingga 300 gerai di seluruh Indonesia pada tahun ini. Tujuannya tak lain menjaring tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan membantu menggerakkan perekonomian daerah. (sumber)

Masjid Raya Taurung, Tapanuli Utara

BERITA TARUTUNG -- Tarutung, Sumatera Utara mempunyai desain masjid yang indah.

Dulunya, Tarutung dan Tapanuli Utara sekitarnya dikenal dengan nama Silindung. Islam sudah lama masuk ke daerah ini paling tidak dalam catatan sejarah sejak aba ke-15 M saat Tuan Ibrahimsyah dari Tarusan, dekat Padang, Sumatera Utara datang berkunjung bersama ribuan pasukannya.

Kunjungan yang dikenal dengan dengan ekspedisi pamalayu Pagaruyung ini diteruskan ke Bakkara dan kemudian dia menjadi Sultan Hilir di Barus.

Baca: Mengenal Masjid Oppu Biddu Hutagalung

Di Barus sendiri, sudah ada Sultan sebelumnya dari Marga Pohan berasal dari Balige. Keturunannya menjadi Sultan Hulu.

Istana Silindung Bulan

BERITA TARUTUNG -- Nama Silinduang Bulan adalah nama yang diberikan kepada Istana Raja Pagaruyung (sekarang di Sumatera Barat) setelah dipindahkan dari Ulak Tanjuang Bungo ke Balai Janggo pada tahun 1550 oleh Daulat Yang Dipertuan Raja Gamuyang Sultan Bakilap Alam (Sultan Alif Kalifatullah Johan Berdaulat Fil’Alam I), Raja Alam sekaligus pemegang jabatan Raja Adat dan Raja Ibadat Pagaruyung. Tahun ini sebagai penanda awal diberlakukannya secara resmi hukum syariat Islam di seluruh kerajaan Pagaruyung menggantikan hukum-hukum yang bersumber dari agama Buddha Tantrayana.

Kemudian Istano Silinduang Bulan dibangun kembali pada tahun 1750, karena bangunan lama telah tua dan mulai runtuh. Pada tahun 1821, istana ini terbakar dalam kecamuk Perang Paderi. Pada tahun 1869, Istano Silinduang Bulan dibangun lagi oleh Yang Dipertuan Gadih Puti Reno Sumpu, kemenakan dari Sultan Tangkal Syariful Alam Bagagar Syah Yang Dipertuan Hitam, serta putri dari Yang Dipertuan Gadih Reno Sori dengan Sultan Abdul Jalil Yang Dipertuan Sembahyang (pemegang jabatan Raja Adat, Raja Ibadat, dan Raja Alam). Pada tanggal 3 Agustus 1961 Istano Silinduang Bulan terbakar lagi.

Istana yang ada sekarang didirikan kembali di tapak Istana yang terbakar pada tahun 1961. Pembangunannya dimulai pada tahun 1987 dan diresmikan pada tahun 1989. Diprakarsai oleh Sutan Usman Yang Dipertuan Tuanku Tuo Ahli Waris Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung, Tan Sri Raja Khalid bin Raja Harun, Raja Syahmenan bin Raja Harun, Aminuzal Amin Datuk Raja Batuah, Basa Ampek Balai, ninik mamak nagari Pagaruyung, anak cucu keturunan dari Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung dalam kaitannya sebagai sapiah balahan, kuduang karatan. Kemudian didorong sepenuhnya oleh Azwar Anas, Gubenur Sumatera Barat. Namun pada tanggal 21 Maret 2010, istana ini kembali terbakar. (sumber)

ilustrasi

BERITA TARUTUNG -- Polres Tapanuli Utara 063320110, Kapolsek Sipoholon 08116535364, Bandara Silangit 063341920, Damkar Taput063324050, RSUD Tarutung (0633) 21303, PU Kabupaten Taput 085275573782, Alat berat 081362404275, Camat Sipoholon 085360395898, Danramil Sipoholon 081360453121, Unit Laka Polres Taput 08126260266, Unit Patwal Sat Lantas Polres Taput 082363429292, Loket angkutan KBT 063321090, Hotel Parona Silangit 063341515, Hotel Parona Siborong-borong 063341266, Hotel Roma Anugerah 063342247, Hotel Bali Tarutung, 063321627, Hotel Perdana Tarutung 063321285, Hotel BBC Sipoholon 0633322123, Hotel Diaji Tarutung 063321627, Hotel Sentosa Muara 063342666, Hotel Kenary Tarutung 063321674, Loket KBT Siborong-borong 085275654666, Loket Sitra, 082165131670, Loket CV Berlian Trans 082168322900, Loket Bintang Utara, 085297359102, Loket Indah Karya 081264967641, Sewa Mobil: 085212825872, UD Paju Marbun: 081396206595.

MOHON DOA RESTU & DUKUNGANYA
#PartaiBulanBintang
#CalegPBB19
#DapilSumut2
#NomerUrut8
#MuslimatBulanBintang
#PemudaBulanBintang
--》》 Pemilu Legislatif 2019 pilih Caleg PBB 19, Coblos Caleg Nomer Urut 8 Dapil Sumut2
 H. JULKIFLI MARBUN, MA 《《--

ilustrasi

BERITA TARUTUNG -- Para ilmuwan memiliki teleskop yang sangat mutakhir seperti Hubble dan Very Large Telescope (VLT) di Chili. Bahkan instrumen yang lebih unggul seperti Webb Space Telescope dan Extremely Large Telescope sebentar lagi hadir untuk menggantikan yang lawas. Dilansir dari ExtremeTech (10/9), para ilmuwan sering perlu beralih ke simulasi komputer untuk memahami cara kerja alam semesta. Simulasi tersebut semakin kuat berkat superkomputer Jepang baru yang disebut ATERUI II. Ini adalah sistem tercepat di dunia yang sepenuhnya didedikasikan untuk penelitian astronomi.

ATERUI II merupakan superkomputer yang ada di National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) dan saat ini menduduki peringkat ke-83 di daftar 500 superkomputer terunggul. Sebagian besar superkomputer biasanya dibagi di antara beberapa bidang atau hanya ada untuk digunakan pemerintah, tetapi ATERUI II digunakan khusus untuk penelitian astronomi.

ATERUI II merupakan sistem Cray XC50 yang tiga kali lebih andal dari pendahulunya. Superkomputer ini menggunakan prosesor Intel Xeon Gold 6148. Masing-masing berharga USD3.000 (Rp44,5 juta) dan dilengkapi dengan 20 core (40 thread) dengan frekuensi maksimum 3,7 GHz dan cache 27,5 MB, tidak ketinggalan pula RAM dengan kapasitas 385TB.

Seluruh hardware tersebut menjadikan ATERUI II ideal untuk komputasi paralel. Tim yakin ini akan menjadi salah satu superkomputer multitasking yang paling unggul di dunia yang memungkinkan ATERUI II untuk memecah simulasi menjadi beberapa bagian. Lebih dari 150 tim sudah berada di daftar untuk menggunakan ATERUI II sebelum akhir tahun.

ATERUI II memiliki kekuatan untuk memodelkan variabel gravitasi untuk seluruh galaksi dengan 100 miliar bintang. Simulasi sering digunakan untuk membantu menginformasikan pengamatan masa depan, sehingga para ilmuwan akan dapat memutuskan target dan metode pengamatan dengan kecepatan yang lebih tinggi berkat ATERUI II. (sumber)