Darkush, sebuah kota kecil di barat laut Suriah, berada di tepi Sungai Orontes yang tenang. Meski perang Suriah sudah memasuki tahun ke-14, Darkush dikenal sebagai salah satu kota yang relatif lebih jarang tersentuh pertempuran besar dibandingkan kota-kota lain di Idlib.

Sejak awal konflik pada 2011, Darkush memang jatuh ke tangan oposisi cukup cepat. Namun berbeda dengan kota-kota strategis seperti Ma’arrat al-Nu’man atau Khan Shaykhun yang berada di jalur utama Damaskus–Aleppo, Darkush tidak menjadi ajang pertempuran sengit. Posisi geografisnya membuat kota ini lebih aman.

Kedekatan Darkush dengan perbatasan Turki turut memberi pengaruh. Kota ini menjadi wilayah yang lebih terlindungi, karena berada di belakang garis depan. Banyak pengungsi memilih Darkush sebagai tempat transit atau bahkan menetap di sekitarnya.

Serangan udara tetap pernah terjadi, terutama di masa awal perang. Namun skala serangan itu tidak sebesar yang menimpa pusat-pusat kota di Idlib lainnya. Aktivitas sehari-hari masyarakat Darkush bisa tetap berjalan, meski dengan keterbatasan.

Pasar tradisional masih buka, sekolah sebagian beroperasi, dan warga tetap mengolah lahan pertanian mereka. Kondisi ini membuat Darkush berbeda dari gambaran kehancuran kota-kota lain di Suriah. Ia dianggap lebih “tenang” meski tetap berada di wilayah oposisi.

Di luar konteks perang, Darkush sebenarnya memiliki sejarah panjang sebagai kota wisata kecil. Sebelum 2011, warga dari Aleppo dan Idlib kerap mengunjungi Darkush untuk berlibur, menikmati alam, dan merasakan sejuknya Sungai Orontes.

Aliran sungai yang membelah kota menjadikan Darkush destinasi populer pada musim panas. Banyak keluarga datang untuk beristirahat, memancing, atau sekadar duduk di tepi air yang jernih.

Selain sungai, kota ini juga memiliki sumber mata air dan pemandian alami. Tempat-tempat itu dahulu menjadi daya tarik wisata lokal, sekaligus menjadi pusat aktivitas sosial warga.

Darkush juga menyimpan peninggalan sejarah kuno. Ada sisa-sisa jembatan Romawi yang masih berdiri, serta catatan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat pembuatan perahu di masa lalu. Sejarahnya berlapis, mulai dari era Romawi, Bizantium, hingga era tentara Salib dan Mamluk.

Tidak hanya itu, hasil pertanian khas Darkush juga menambah daya tarik kota ini. Festival delima yang pernah digelar sebelum perang menjadi salah satu contoh bagaimana Darkush mempromosikan identitas lokalnya.

Namun, perang menghentikan seluruh aktivitas pariwisata. Infrastruktur rusak, keamanan tidak terjamin, dan akses ke wilayah itu tertutup bagi wisatawan asing. Darkush kehilangan statusnya sebagai destinasi wisata yang dikenal luas.

Meski demikian, bagi warga setempat, Darkush tetap menyimpan fungsi rekreatif. Di tengah keterbatasan, mereka masih menikmati keindahan sungai, alam pegunungan, dan udara sejuk. Tempat ini menjadi pelarian sederhana dari kerasnya realitas perang.

Pengungsi yang tinggal di sekitar Darkush juga menganggap kota ini sebagai ruang aman. Tidak sedikit keluarga yang lebih memilih bertahan di daerah itu dibandingkan kembali ke kamp pengungsian yang penuh sesak.

Kontras dengan situasi di kota lain, Darkush kerap disebut sebagai “surga kecil” di Idlib. Istilah itu tidak berarti tanpa masalah, melainkan menandakan bahwa Darkush relatif lebih layak huni dibandingkan wilayah konflik lain.

Dalam konteks perang yang tak kunjung usai, posisi Darkush memang unik. Ia bukan pusat politik, bukan pula jalur logistik utama, sehingga tidak menjadi target prioritas dalam pertempuran besar.

Tetapi keindahan alam dan sejarahnya masih menjadi kebanggaan warga. Meski wisatawan internasional tidak mungkin datang, Darkush tetap diperlakukan sebagai kota yang punya nilai lebih.

Bagi sebagian warga Idlib, Darkush bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga simbol bahwa kehidupan normal masih bisa dijalani di tengah perang. Pasar, sekolah, dan sungai memberi kesan bahwa kota ini belum sepenuhnya hilang dari peta kehidupan.

Kini, di bawah pemerintahan baru Presiden Ahmed Al Sharaa, Darkush tetap berdiri dengan identitas ganda. Di satu sisi ia adalah kota pengungsian yang relatif aman, di sisi lain ia menyimpan kenangan sebagai kota wisata yang pernah ramai dikunjungi.

Kisah Darkush menjadi pengingat bahwa di tengah hancurnya Suriah, masih ada ruang-ruang kecil yang bertahan dengan keindahan dan sejarahnya. Kota ini seolah berkata bahwa Suriah bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang kehidupan yang terus berusaha bertahan.

Pernyataan Donald Trump soal Israel kembali memantik sorotan dunia internasional. Mantan Presiden Amerika Serikat itu menyebut bahwa “tidak baik” bagi Israel hanya memiliki wilayah kecil, saat ditanya mengenai dukungan terhadap aneksasi Tepi Barat, Palestina. Ungkapan ini dinilai semakin menguatkan kesan bahwa Washington memberi keleluasaan kepada Israel dalam melanggar konvensi internasional.

Banyak pengamat menilai ucapan Trump bukan sekadar komentar biasa. Sejak lama, Amerika Serikat menjadi pendukung utama Israel baik dari sisi politik, ekonomi, maupun militer. Dukungan itu semakin meningkat setelah kampanye genosida Israel di Gaza beberapa tahun belakangan. Miliaran dolar bantuan militer terus mengalir, seolah menjustifikasi agresi pembantaian terhadap wanita dan anak-anak di Gaza.

Kebijakan ini membuat Israel leluasa melakukan berbagai operasi militer. Tidak hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat dan bahkan ke luar wilayah Palestina. Laporan internasional menyebut serangan Israel kerap menargetkan Suriah, Lebanon, Yaman, dan Qatar, seakan diberi kode izin tak langsung oleh Washington.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar: apakah ini yang disebut “dirty work” yang seharusnya menjadi peran NATO? Beberapa waktu lalu, Kanselir Jerman mengakui bahwa NATO kerap melakukan pekerjaan kotor untuk kepentingan geopolitik tertentu. Dan dia, meskipun diralat, melihat Israel berfungsi sebagai kepanjangan tangan operasi semacam itu di Timur Tengah.

Konsep “dirty work” di sini mengacu pada operasi yang melanggar hukum internasional, namun dijalankan dengan restu diam-diam dan belakangan sering terang-terangan oleh negara besar, khususnya pemegang veto PBB. Israel tampaknya memanfaatkan posisi istimewanya sebagai sekutu dekat Amerika Serikat untuk menjalankan agenda militer yang tidak mungkin dilakukan langsung oleh NATO.

Palestina menjadi pihak yang paling menderita akibat kebijakan ini. Hampir 86 persen wilayah Gaza telah dijadikan zona militer, membuat rakyat sipil dipaksa pindah ke kantong-kantong kecil yang semakin sempit. Situasi ini menciptakan kondisi mirip penjara terbuka bahkan sebuah kamp konsentrasi.

Serangan di area tersisa pun hanya menambah derita. Rakyat Palestina kini menghadapi kombinasi mematikan: bombardemen harian, kelaparan akibat blokade, serta keterbatasan bantuan kemanusiaan yang hanya menetes masuk. Laporan terbaru menyebut puluhan warga tewas setiap hari di Gaza.

Dalam konteks ini, dunia Arab, khususnya yang menjadi korban serangan, tampak gamang menghadapi manuver Israel. Mayoritas negara Arab masih sebatas mengecam dengan pernyataan keras, tetapi belum mampu mengambil langkah nyata yang bisa menghentikan eskalasi. Kekhawatiran akan risiko politik dan militer membuat banyak negara memilih menahan diri.

Namun, pertanyaannya: sampai kapan dunia Arab dan negara yang mengecam genosida hanya mengandalkan instrumen verbal? Jika tidak ada tindakan tegas, Israel akan terus memperluas pengaruhnya, sementara rakyat Palestina semakin terpinggirkan. Kecaman tanpa aksi nyata berpotensi membuat dunia Arab menjadi bulan-bulanan geopolitik.

Beberapa analis menyebut opsi diplomasi kolektif sebenarnya bisa menjadi jalan tengah. Liga Arab, jika bersatu, memiliki kapasitas untuk memberikan tekanan internasional, baik melalui PBB maupun jalur ekonomi. Sayangnya, fragmentasi politik internal membuat hal itu sulit terwujud.

Di sisi lain, Israel terus menguatkan posisinya melalui jaringan diplomatik. Normalisasi hubungan dengan sebagian negara Arab beberapa tahun lalu memberi ruang gerak lebih lebar. Hal ini semakin melemahkan solidaritas regional untuk membela Palestina.

Donald Trump sendiri bukan pertama kali mengeluarkan pernyataan kontroversial soal Israel. Ketika masih menjabat, ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah langkah yang melanggar konsensus internasional dan memicu gelombang protes global. Selain itu, secara sepihak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel, padahal DK PBB masih secara sah menyatakan itu milik Suriah yang dicaplok secara ilegal. Kini, komentarnya soal “tanah kecil” memperkuat citra keberpihakan total pada Israel.

Bagi rakyat Palestina, komentar semacam itu hanya mempertebal keputusasaan. Mereka menyaksikan tanahnya terus direbut, rakyatnya digenosida dan masa depan mereka selalu kelam saban hari sementara komunitas internasional hanya mengeluarkan pernyataan tanpa hasil konkret.

Di Gaza, kondisi kemanusiaan sudah mencapai titik nadir. Anak-anak menjadi korban paling rentan, dengan tingkat malnutrisi yang meningkat tajam akibat blokade. Infrastruktur kesehatan pun hancur, membuat ribuan orang tak bisa mendapat perawatan medis.

Sementara itu, di Tepi Barat, ekspansi permukiman Israel semakin gencar. Aneksasi lahan terus berjalan dengan perlindungan militer, membuat warga Palestina kehilangan tanah leluhur mereka sedikit demi sedikit.

Jika Israel memang menjalankan “dirty work” atas restu Washington, maka artinya kawasan Timur Tengah menjadi panggung pertarungan geopolitik yang dibiayai penderitaan rakyat. NATO mungkin tidak turun langsung, tetapi dampaknya sama: kehancuran dan pengungsian massal.

Negara-negara Arab kini berada di persimpangan. Apakah mereka akan terus hanya menyuarakan kecaman, atau berani mengambil langkah strategis yang lebih tegas? Keputusan ini akan menentukan masa depan Palestina dan kredibilitas dunia Arab sendiri.

Bagi masyarakat internasional, krisis ini menjadi ujian moral. Apakah dunia akan membiarkan norma hukum internasional terus dilanggar demi kepentingan politik? Atau akan muncul gerakan global yang benar-benar menekan Israel dan sekutunya untuk menghentikan operasi militer brutal?

Selama belum ada tindakan nyata, penderitaan Palestina akan berlanjut. Gaza dan Tepi Barat akan tetap menjadi simbol dari ketidakadilan global, sementara Israel terus melangkah dengan dukungan kuat Amerika Serikat.

Pemerintah baru Suriah mulai menunjukkan langkah konkret untuk membuka diri ke dunia internasional. Salah satu upaya penting dilakukan dengan menerima kunjungan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, yang datang langsung ke Damaskus. Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa Suriah ingin meninggalkan sejarah masa lalu dan membangun masa depan berbasis teknologi damai.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Ahmed al-Sharaa, Rafael Grossi menyampaikan optimismenya terhadap komitmen pemerintah baru Suriah. Ia mengatakan bahwa Suriah kini bertekad mengembangkan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, seiring dengan membaiknya hubungan Damaskus dengan berbagai negara dan lembaga internasional.

Suriah menyatakan siap memberikan akses penuh bagi tim IAEA ke sejumlah lokasi yang dahulu pernah dikaitkan dengan program nuklir tersembunyi di era rezim sebelumnya. Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak yang menilai bahwa transparansi menjadi kunci utama membangun kepercayaan baru bagi Suriah di pentas global.

Grossi menyebut bahwa selama kunjungannya, pemerintah Suriah menunjukkan sikap terbuka dan positif untuk membangun kerja sama di berbagai bidang nuklir sipil. Ia optimistis proses klarifikasi terkait masa lalu program nuklir Suriah dapat diselesaikan dalam hitungan bulan ke depan.

Presiden Ahmed al-Sharaa sendiri, dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa fokus Suriah saat ini adalah pemanfaatan teknologi nuklir untuk kepentingan medis, penelitian, dan ketenagalistrikan. Langkah ini sejalan dengan tren di kawasan, di mana sejumlah negara Timur Tengah mulai melirik energi nuklir sebagai alternatif energi bersih.

Rencana pemanfaatan nuklir Suriah meliputi revitalisasi fasilitas nuklir sipil di Damaskus dan Homs, serta pembangunan pusat radioterapi dan kedokteran nuklir untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Selama 14 tahun perang saudara, sektor kesehatan Suriah mengalami kerusakan parah dan membutuhkan dukungan teknologi modern.

IAEA menyatakan kesiapannya mendukung Suriah dengan penyediaan peralatan medis berbasis nuklir, pelatihan tenaga ahli, serta transfer teknologi untuk pengobatan kanker dan penyakit berat lainnya. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sistem layanan kesehatan Suriah yang sangat terdampak konflik.

Tidak hanya itu, Suriah juga berminat mengembangkan reaktor nuklir berdaya rendah untuk keperluan riset, pendidikan, dan produksi radioisotop medis. Proyek ini akan melibatkan sejumlah universitas dan pusat penelitian di negara itu yang selama ini kesulitan mengakses teknologi canggih akibat sanksi internasional.

Komitmen Suriah membangun program nuklir damai mendapat dukungan dari berbagai negara di kawasan yang lebih dulu memulai program serupa. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Mesir saat ini tengah mengembangkan program nuklir sipil untuk ketahanan energi nasional.

Keputusan Amerika Serikat dan Uni Eropa mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah bulan lalu menjadi faktor pendorong penting. Hal ini membuka peluang baru bagi Suriah untuk kembali terlibat aktif dalam kerja sama ilmiah dan teknologi internasional, termasuk di bidang energi nuklir.

Meski demikian, situasi keamanan di Suriah masih menghadapi tantangan, utamanya serangan udara Israel yang terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Meski begitu, pemerintah Damaskus menyatakan tekadnya tidak akan mundur dari upaya membangun program nuklir damai demi kepentingan rakyat.

IAEA akan mengirimkan tim lanjutan dalam waktu dekat untuk memulai proses verifikasi di sejumlah lokasi, termasuk bekas reaktor di Deir ez-Zor. Grossi memastikan proses ini akan dilakukan secara transparan dan profesional, serta melibatkan tenaga ahli lokal.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Damaskus membuktikan kepada dunia untuk memajukan ilmu pengetahuan. Suriah ingin menunjukkan bahwa teknologi nuklir dapat menjadi sarana kemajuan di bidang kesehatan, energi, dan ilmu pengetahuan.

Banyak pengamat internasional memandang positif perubahan kebijakan ini. Mereka menilai langkah Suriah bisa menjadi momentum baru bagi kawasan Timur Tengah untuk lebih memprioritaskan teknologi damai untuk menyadarkan pihak hegemon yang tak ingin ada kemajuan teknologi di negara-negara Arab.

Di tengah situasi geopolitik kawasan yang terus memanas, keberanian Suriah membuka akses bagi IAEA dinilai sebagai kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Hal ini sekaligus menjadi bentuk komitmen terhadap perdamaian yang selalu diganggu dan dirusak oleh Israel dan agenda politik global negara besar.

Pemerintah Suriah juga menyatakan siap menerima mahasiswa dan peneliti asing dalam program pertukaran akademik di bidang fisika nuklir dan teknik reaktor. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM lokal dan membangun jaringan kerja sama ilmiah lintas negara.

Presiden al-Sharaa dalam kesempatan terpisah menyampaikan harapannya agar teknologi nuklir dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Suriah. Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur dasar dan layanan kesehatan.

Dengan perkembangan ini, Suriah ingin mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat penuh dan bertanggung jawab terhadap masa depan rakyatnya. Melalui teknologi damai, Suriah berharap dapat kembali berkontribusi positif di panggung regional maupun global.

Grossi menyatakan bahwa IAEA menyambut baik keterbukaan Suriah dan siap memberikan pendampingan penuh dalam pengembangan teknologi nuklir sipil. Ia optimistis, dengan kerja sama yang erat, Suriah dapat menjadi contoh sukses bagi negara-negara pasca-konflik lainnya di dunia.

Kehadiran kembali Suriah di forum-forum internasional diprediksi akan memperkuat posisi Damaskus dalam percaturan politik regional. Selain itu, program nuklir damai yang dicanangkan dapat menjadi simbol kebangkitan Suriah dari puing-puing konflik menuju negara modern berbasis teknologi.

Masjid Raya Taurung, Tapanuli Utara

BERITA TARUTUNG -- Tarutung, Sumatera Utara mempunyai desain masjid yang indah.

Dulunya, Tarutung dan Tapanuli Utara sekitarnya dikenal dengan nama Silindung. Islam sudah lama masuk ke daerah ini paling tidak dalam catatan sejarah sejak aba ke-15 M saat Tuan Ibrahimsyah dari Tarusan, dekat Padang, Sumatera Utara datang berkunjung bersama ribuan pasukannya.

Kunjungan yang dikenal dengan dengan ekspedisi pamalayu Pagaruyung ini diteruskan ke Bakkara dan kemudian dia menjadi Sultan Hilir di Barus.

Baca: Mengenal Masjid Oppu Biddu Hutagalung

Di Barus sendiri, sudah ada Sultan sebelumnya dari Marga Pohan berasal dari Balige. Keturunannya menjadi Sultan Hulu.

ilustrasi

BERITA TARUTUNG -- Polres Tapanuli Utara 063320110, Kapolsek Sipoholon 08116535364, Bandara Silangit 063341920, Damkar Taput063324050, RSUD Tarutung (0633) 21303, PU Kabupaten Taput 085275573782, Alat berat 081362404275, Camat Sipoholon 085360395898, Danramil Sipoholon 081360453121, Unit Laka Polres Taput 08126260266, Unit Patwal Sat Lantas Polres Taput 082363429292, Loket angkutan KBT 063321090, Hotel Parona Silangit 063341515, Hotel Parona Siborong-borong 063341266, Hotel Roma Anugerah 063342247, Hotel Bali Tarutung, 063321627, Hotel Perdana Tarutung 063321285, Hotel BBC Sipoholon 0633322123, Hotel Diaji Tarutung 063321627, Hotel Sentosa Muara 063342666, Hotel Kenary Tarutung 063321674, Loket KBT Siborong-borong 085275654666, Loket Sitra, 082165131670, Loket CV Berlian Trans 082168322900, Loket Bintang Utara, 085297359102, Loket Indah Karya 081264967641, Sewa Mobil: 085212825872, UD Paju Marbun: 081396206595.

MOHON DOA RESTU & DUKUNGANYA
#PartaiBulanBintang
#CalegPBB19
#DapilSumut2
#NomerUrut8
#MuslimatBulanBintang
#PemudaBulanBintang
--》》 Pemilu Legislatif 2019 pilih Caleg PBB 19, Coblos Caleg Nomer Urut 8 Dapil Sumut2
 H. JULKIFLI MARBUN, MA 《《--